Pelantikan DPRD Mamuju Diwarnai Unjuk Rasa

id ujuk, rasa

Pelantikan DPRD Mamuju Diwarnai Unjuk Rasa

Ilustrasi (antara)

Mamuju, (antarasulteng.com) - Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, diwarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamuju.

Puluhan kader HMI menggelar aksi unjuk rasa dengan mendatangi gedung DPRD Mamuju, Senin.

Upaya massa yang ingin mendekati gedung DPRD ini langsung dicegat oleh gabungan aparat polisi, TNI, Satpol PP maupun personil Dinas Perhubungan.

Aksi unjukrasa rasa ini menantang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju yang baru dilantik untuk melakukan tes urine.

Tes urine ini menjadi tuntutan demonstran untuk mendeteksi apakah anggota dewan yang dilantik itu terbebas dari bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba).

Meski aksi demonstrasi ini sempat menimbulkan ketegangan, namun proses pelantikan dan pengambilan sumpah 40 anggota DPRD Mamuju terpilih hasil Pemilu legislatif (Pileg) 2014 ini tetap berjalan lancar.

"Kami meminta agar anggota dewan yang baru dilantik Senin ini bersedia mengikuti tes urine, untuk membuktikan bahwa mereka tidak tersangkut kasus Narkoba. Ini penting, karena jangan sampai para wakil rakyat periode ini tersangkut kasus musuh negara itu," tegas Sekretaris HMI Cabang Mamuju, Asruddin dalam orasinya.

Selain itu, para anggota DPRD Mamuju periode 2014-2019 ini juga diminta untuk tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, termasuk tunduk dan taat pada sumpah jabatan selama menjadi anggota DPRD Mamuju.

"Kami menegaskan agar anggota DPRD Mamuju yang baru saja dilantik ini tidak melakukan praktek KKN, dan mematuhi aturan dan sumpah jabatan selama menjadi wakil rakyat. Kalau tidak ditaati, maka kita nyatakan untuk segera mundur dari jabatan anggota dewan," katanya.

Hingga acara pelantikan berakhir, massa aksi yang terus mendesak pihak keamanan agar dapat menemui anggota dewan akhirnya berhasil.

"Saya rasa tuntutan mahasiswa ini cukup wajar di era demokrasi. Aspirasi teman-teman mahasiswa akan kami bicarakan dengan temman-teman DPRD lainnya," kata anggota DPRD Mamuju, Ado Mas'ud asal PDI-P.

Dia menyampaikan apapun tuntutan mahasiswa akan menjadi perhatian bersama hanya saja membutuhkan proses untuk mewujudkannya.(skd)