Palu (antarasulteng.com) - Bupati Morowali, Sulawesi Tengah, Anwar Hafid mengaku lebih memilih pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat dibanding dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
"Kalau dipilih rakyat kami takut sama rakyat. Saya khawatir kalau nanti kepala daerah dipilih DPRD, kami hanya takut kepada DPRD, akhirnya tidak takut dengan rakyat," katanya saat dihubungi dari Palu, Rabu, menanggapi wacana pilkada dikembalikan ke DPRD.
Anwar Hafid adalah salah satu bupati yang sudah dua kali memenangi pemilihan kepala daerah langsung dengan wakil kepala daerah yang sama.
Selama mengikuti proses pilkada langsung, Anwar yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng itu mengatakan dampak negatif yang terjadi selama pilkada tergantung calon yang bersangkutan.
"Buktinya saya sudah dua periode tidak pernah bentrok dengan wakil saya. Intinya tergantung calon," katanya.
Demikian halnya terhadap bentrok antarpendukung akibat perbedaan pilihan, Anwar yakin tidak akan terjadi jika masing-masing bertanggung jawab terhadap proses demokrasi.
Makanya, kata Anwar, komitmen calon tidak boleh hanya sebatas pakta integritas yang ditandatangani di atas kertas antarsesama calon, tetapi perlu dipertimbangkan menjadi salah satu syarat administrasi pencalonan kepala daerah.
"Misalnya, setiap calon harus bersedia menerima kekalahan dan kemenangan. Kalau terjadi apa-apa, misalnya bentrok, calon itu harus bertanggung jawab secara pidana dan administrasi," katanya.
Menurut Anwar, pemilihan kepala daerah langsung masih lebih baik, meskipun terdapat kekurangan namun harus diperbaiki bersama.
Kekurangan tersebut kata dia perlu dicarikan solusi sehingga pilkada langsung tetap dipertahankan.
"Secara pribadi lanjutkan saja pilkada langsung yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun ini," katanya.
Du hal yang penting dicarikan solusi yakni politik uang dan kampanye hitam. Dua hal tersebut menjadi sumber masalah setiap pilkada berlangsung.
Terkait politik uang, kata dia, calon harus diawasi dan diaudit. Supaya tidak banyak anggaran maka perlu dilakukan pembatasan kampanye. Misalnya, dalam satu wilayah kecamatan, cukup satu kali pertemuan.
"Dan itu diawasi oleh Panwas, KPU dan tim audit independen," katanya.
Yang jadi masalah, kata Anwar, dalam laporan dana kampanye ke KPU misalnya, hanya Rp100 juta, tetapi baliho yang bersangkutan bertebaran di mana-mana. Pertemuan juga berlangsung di mana-mana.
Demikian juga dengan kampanye hitam yang selama ini menjadi biang masalah karena gara-gara kampanye hitam itulah muncul konflik antarpendukung.
"Kalau pengawasannya tegas, tidak ada kampanye hitam. Kalau ada kampanye hitam langsung didiskualifikasi. Perlu ketegasan," katanya. (A055)
Bupati Morowali Pilih Pilkada Langsung
Anwar Hafid (kiri) dan US Marunduh, pasangan Bupati-Wabub Morowali periode 2012-2017 yang diusung koalisi Partai Demokrat. (istimewa)
....lanjutkan saja pilkada langsung yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun ini," katanya.
