Bupati Morowali: Model Demokrasi Harus Konsisten

Palu,  (antarasulteng.com) - Bupati Morowali, Sulawesi Tengah, Anwar Hafid mengatakan bentuk pemilihan pejabat dari presiden sampai kepala desa mesti dipertahankan secara konsisten.

"Model demokrasi kita bagaimana? Presiden dipilih langsung, kepala desa juga dipilih langsung, gubernur, bupati/wali kota dipilih langsung. Masa gubernur dan bupati/wali kota mau kembali lagi dipilih DPRD," katanya saat dihubungi dari Palu, Rabu.

Dia mengatakan mestinya model pemilihan presiden dan kepala daerah harus dilaksanakan secara konsisten sehingga tidak gampang diubah-ubah.

"Kalau diubah, ya ubah semuanya. Pemilihan presiden sampai pemilihan kepala desa melalui perwakilan saja," katanya menanggapi kuatnya keinginan DPR mengubah UU Pemilihan Kepala Daerah dan dikembalikannya model pemilihan kepala daerah ke DPRD.

Anwar Hafid adalah salah seorang kepala daerah yang sudah terpilih dua kali menjadi Bupati Morowali melalui pilkada langsung. Ia bahkan konsisten bersama wakilnya juga terpilih dua kali.

"Tanggung jawab kepala daerah terhadap rakyatnya lebih besar jika dipilih langsung oleh rakyat, karena kita takut dengan rakyat. Kita ini lahir dari rakyat," katanya.

Dia khawatir jika nantinya kepala daerah hanya dipilih oleh DPRD maka kepala daerah terpilih hanya takut dengan DPRD.

"Akhirnya nanti bupati/wali kota hanya kerja untuk DPRD," katanya.

Anwar lebih cenderung jika pilkada langsung dipertahankan sehingga nantinya rakyat terbiasa dan dewasa dalam berdemokrasi.

"Nanti rakyat lama-lama sudah terbiasa. Sudah banyak pelajaran dan pengalaman yang dilalui sehingga tidak mudah lagi konflik," katanya.

Sebelumnya Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah Adam Malik mengatakan sistem pemilihan kepala daerah saat ini tidak ada masalah sehingga tidak `urgent` dipersoalkan.

"Kenapa itu yang diutak atik. Masih banyak yang lain perlu diutak atik," katanya.

Adam Malik mengatakan hingga kini belum ada argumen kuat yang bisa dijadikan rujukan sehingga bisa meyakinkan dirinya agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.

Dia mengatakan dari beberapa alasan yang dikemukakan sehingga pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, itu tidak cukup kuat untuk dijadikan alasan.(skd)