Jakarta (antarasulteng.com) - Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia, Ronald Rofiandri, mengatakan presiden Joko Widodo harus
menguji komitmen revolusi mental para kandidat yang akan dipilih mengisi
kursi menteri di pemerintahannya agar selaras dengan visi dan misinya.
Menurut Ronald, keberhasilan revolusi mental yang selama ini diusung
Jokowi dalam setiap kampanye politiknya bukan tergantung pada struktur
kabinetnya yang terdiri atas 18 dari kalangan profesional dan 16 dari
kalangan profesional yang mewakili partai politik.
"Revolusi mental bisa dimulai di lingkaran terdalam dari
pemerintahan Jokowi yaitu kementerian, mulai dari budaya kerja,
bagaimana kemudian mengolah program-program dan menjalankan birokrasi,"
kata Ronald di Kantor Komisi Hukum Nasional, Jakarta, Rabu.
"Artinya, Jokowi menyertakan juga pertanyaan terhadap para calon
bagaimana pandangan mereka terhadap revolusi mental yang dicanangkan.
Dilihat konsep mereka. Kalau sudah klop dengan Jokowi itu bisa menambah
nilai lebih," tambahnya.
Adapun Jokowi, kata Ronald, juga harus ekstra hati-hati dalam
menunjuk menteri dalam pemerintahannya nanti agar tidak terjadi bongkar
pasang kabinet.
"Pencalonan awal memang harus ekstra hati-hati agar kekhawatairan
bongkar pasang kabinet bisa dihindari. Tidak elok juga kalau terjadi
karena akan menghambat keberlanjutan program," jelas Ronald.
Menurut Ronald, uji publik terhadap para calon menteri juga bisa
dilakukan seperti yang pernah diterapkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono.
"SBY sudah mempraktekan menteri-menteri kemarin yang dipanggil,
untuk dimintai keterangannya, bersedia tidaknya, dengan cara terbuka,"
kata Ronald.
"Kalau lelang jabatan, karena di level kementerian baru pertama kali
jadi resiko sangat besar. Mungkin bisa dilakukan untuk beberapa
kementerian, kalau pun mau dilakukan dari kalangan profesional dengan
menggunakan lelang jabatan itu, tapi jangan kementerian yang vital,"
ujarnya.
Ronald menambahkan usai Jokowi mengumumkan struktur kabinetnya, saat
ini salah satu yang paling ditunggu-tunggu adalah terkait kebijakan
Jokowi untuk melarang menteri yang merangkap jabatan di partai politik.
"Yang ditunggu-tunggu yang menjadi terobosan kalau ada calon dari
pimpinan parpol, apakah Jokowi akan tegas untuk menerapkan aturan tidak
boleh rangkap jabatan," kata Ronald.(skd)
Berita Terkait
Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten
Jumat, 29 Maret 2024 5:06 Wib
Menteri ESDM: Regulasi tambah saham di Freeport sedang disiapkan
Jumat, 29 Maret 2024 4:59 Wib
Rektor: Pemerintah beri perhatian besar pengembangan UIN Datokarama
Kamis, 28 Maret 2024 13:11 Wib
PON Aceh-Sumut kado istimewa untuk Presiden Jokowi
Kamis, 28 Maret 2024 6:42 Wib
Presiden resmikan dua pelabuhan di Teluk Palu
Rabu, 27 Maret 2024 20:31 Wib
Presiden sebut maritim kunci perkembangan ekonomi Indonesia
Rabu, 27 Maret 2024 13:27 Wib
Presiden Jokowi resmikan Bendungan Gumbasa Sulteng naikkan produksi pertanian
Rabu, 27 Maret 2024 13:26 Wib
Presiden setujui pengadaan kapal roro untuk Sulteng dukung IKN
Rabu, 27 Maret 2024 11:10 Wib