Pemerintahan Jokowi-JK Perlu Desentralisasikan Kelistrikan

id listrik, pln

Pemerintahan Jokowi-JK Perlu Desentralisasikan Kelistrikan

Listrik PLN (ANTARA)

Daerah perlu diberikan kewenangan untuk mengembangkan sumber daya listriknya sendiri
Palu,  (antarasulteng.com) - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tengah Sofyan Farid Lembah berpendapat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu mendesentralisasikan urusan kelistrikan agar krisis energi di berbagai daerah bisa teratasi.

"Betapa kita selama ini sangat tergantung pada energi yang tidak terbarukan sehinga di Palu, misalnya dalam sepekan terkhir terjadi pemadaman listrik secara bergilir," kata Sofyan di Palu, Senin.

Pemadaman itu disebabkan kerusakan pembangkit listrik tenaga uap sehingga daya suplai interkoneksi Palu menurun hingga 28 megawatt.

"Kalau melihat penjelasan PLN pemadaman ini musibah. Betapa sumber daya kelistrikan kita tergantung pada diesel dan batu bara," kata Sofyan.

Dia mengatakan melihat kondisi kelistrikan di Indonesia khususnya di daerah maka terobosan baru di bidang kelistrikan perlu dibuat oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, misalnya berupa desentralisasi kelistrikan.

"Daerah perlu diberikan kewenangan untuk mengembangkan sumber daya listriknya sendiri," katanya.

Sofyan mengatakan gagasan pengembangan energi listrik seperti tenaga surya, PLTA dan tenaga angin kurang berkembang karena masih sentralisasi.

"Izin-izin energi kita masih di tangan pemerintah pusat," katanya.

Kondisi inilah yang pernah dialami oleh Wali Kota Palu dalam pembangunan PLTU Palu 2 x 16 megawatt sehingga pembangunan itu nyaris gagal.

"Untungnya pemerintah kota punya keberanian menerobos itu. Kalau tidak, kebutuhan listrik kita di Palu tidak pernah teratasi," katanya.

Menurut Sofyan, Sulawesi Tengah khususnya memiliki potensi energi besar baik air, matahari maupun angin, akan tetapi hal itu tidak bisa dikembangkan karena daerah tidak punya kewenangan dalam inovasi kelistrikan.

"Ke depan bagaimana pemerintahan Jokowi-JK memberikan kewenangan. kepada daerah dalam berinovasi," katanya.

Sofyan mengatakan krisis energi akan sangat berdampak pada perbaikan layanan publik karena ada unsur-unsur pelayanan yang tidak bisa dipenuhi oleh negara.

"Alangkah bahayanya kalau hanya mengandalkan diesel. Kita akan berhadapan dengan darurat listrik," katanya.(skd)