Palu, (antarasulteng.com) - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi
Tengah Sofyan Farid Lembah berpendapat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf
Kalla perlu mendesentralisasikan urusan kelistrikan agar krisis energi
di berbagai daerah bisa teratasi.
"Betapa kita selama ini sangat tergantung pada energi yang tidak
terbarukan sehinga di Palu, misalnya dalam sepekan terkhir terjadi
pemadaman listrik secara bergilir," kata Sofyan di Palu, Senin.
Pemadaman itu disebabkan kerusakan pembangkit listrik tenaga uap
sehingga daya suplai interkoneksi Palu menurun hingga 28 megawatt.
"Kalau melihat penjelasan PLN pemadaman ini musibah. Betapa sumber
daya kelistrikan kita tergantung pada diesel dan batu bara," kata
Sofyan.
Dia mengatakan melihat kondisi kelistrikan di Indonesia khususnya di
daerah maka terobosan baru di bidang kelistrikan perlu dibuat oleh
pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, misalnya berupa desentralisasi
kelistrikan.
"Daerah perlu diberikan kewenangan untuk mengembangkan sumber daya listriknya sendiri," katanya.
Sofyan mengatakan gagasan pengembangan energi listrik seperti tenaga
surya, PLTA dan tenaga angin kurang berkembang karena masih
sentralisasi.
"Izin-izin energi kita masih di tangan pemerintah pusat," katanya.
Kondisi inilah yang pernah dialami oleh Wali Kota Palu dalam
pembangunan PLTU Palu 2 x 16 megawatt sehingga pembangunan itu nyaris
gagal.
"Untungnya pemerintah kota punya keberanian menerobos itu. Kalau
tidak, kebutuhan listrik kita di Palu tidak pernah teratasi," katanya.
Menurut Sofyan, Sulawesi Tengah khususnya memiliki potensi energi
besar baik air, matahari maupun angin, akan tetapi hal itu tidak bisa
dikembangkan karena daerah tidak punya kewenangan dalam inovasi
kelistrikan.
"Ke depan bagaimana pemerintahan Jokowi-JK memberikan kewenangan. kepada daerah dalam berinovasi," katanya.
Sofyan mengatakan krisis energi akan sangat berdampak pada perbaikan
layanan publik karena ada unsur-unsur pelayanan yang tidak bisa
dipenuhi oleh negara.
"Alangkah bahayanya kalau hanya mengandalkan diesel. Kita akan berhadapan dengan darurat listrik," katanya.(skd)
Pemerintahan Jokowi-JK Perlu Desentralisasikan Kelistrikan
Daerah perlu diberikan kewenangan untuk mengembangkan sumber daya listriknya sendiri