Gubernur Sebaiknya Tak Perpanjang Jabatan Haris Renggah

Palu (antarasulteng.com) - Seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berharap Gubernur Drs H. Longki Djanggola, MSi tidak lagi memperpanjang masa jabatan Haris Renggah, SE sebagai penjabat Bupati Morowali Utara karena banyaknya keluhan masyarakat terkait kepemimpinan Haris Renggah selama setahun terakhir.

"Kami menerima banyak keluhan masyarakat soal kepemimpinan Haris Renggah antara lain karena beliau kurang akomodatif dan kurang komitmen dengan hal-hal yang telah diucapkannya," kata Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Sulteng, Bayu Alexander Montang, SH di Palu, Kamis.

Haris Renggah yang sebelumnya Staf Ahli Gubernur Sulteng dilantik menjadi penjabat Bupati Morowali Utara, hasil pemekaran Kabupaten Morowali, oleh Menteri Dalam Negeri pada 23 Oktober 2013 di Jakarta, dengan tugas utama mempersiapkan struktur organisasi pemerintah daerah dan melaksanakan pemilihan kepala daerah definitif paling lambat dua tahun setelah pelantikannya.

Karena hingga saat ini pilkada perdana di daerah itu belum terlaksana untuk memilih bupati/wabub definitif, maka Kabupaten Morowali Utara memerlukan pelaksana tugas bupati untuk satu tahun berikutnya.

Bayu yang juga Ketua DPD Partai Hanura Sulteng itu mengapresiasi hasil kerja Haris Renggah selama setahun terakhir yang telah menyusun dan menetapkan struktur organisasi pemerintah daerah meski belum lengkap karena DPRD belum terbentuk.

Akan tetapi, di sela-sela pelaksanaan tugas tersebut, kata Dirut Nuansa Post Grup itu, terdapat banyak hal yang menimbulkan masalah di daerah, salah satunya adalah dugaan penyalahgunaan dana hibah dari daerah induk Kabupaten Morowali.

"Saya belum mengetahui sejauh mana penanganan pihak kejaksaan terhadap dugaan penyalahgunaan dana hibah itu, namun inilah salah satu indikator yang perlu menjadi pertimbangan gubernur dalam memperpanjang masa jabatan Haris Rengga, disamping indikator lain seperti komitmen dan sikap kurang akomodatifnya, agar pelayanan pemerintahan dan pembangunan berjalan lebih lancar," ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Morowali Utara, Morowali, Poso dan Tojo Una Una ini.

Sementara anggota DPRD Sulteng dari PDI Perjuangan Huisman Brant Toripalu tidak terlalu mempersoalkan figur penjabat bupati, namun meminta perhatian penjabat bupati agar bekerja keras mendorong segera terlaksananya pilkada untuk memilih kepala daerah definitif serta memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Saya minta penjabat bupati Morowali Utara bekerja keras supaya DPRD Morowali Utara segera terbentuk. Anggota DPRD asal Morowali Utara yang hingga kini masih ada di Kabupaten Morowali, diharapkan segera pindah ke Morowali Utara," ujar legislator dari Dapil Morowali Utara ini.

Pembentukkan DPRD dan juga KPU Morowali Utara ini, kata Huismant, sangat terkait dengan penyelenggaraan Pilkada 2015 serta penyusunan dan pelaksanaan APBD di daerah itu.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Pemprov Sulteng Andi Syahrul Yotolembah mengemukakan Surat Keputusan Gubernur Sulteng soal perpanjangan masa jabatan Haris Renggah sebagai penjabat Bupati Morowali Utara sudah disiapkan.

"Kalau tidak salah hari ini sudah turun SK-nya sebab mulai besok, 24 Oktober 2014, sudah harus ada penjabat bupati di sana," ujarnya.

Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Morowali Utara hari ini, Kamis (23/10), memperingati HUT ke-1 kabupaten di Kolonodale, ibu kota Morowali Utara.

Kegiatan perayaan itu antara lain ditandai pembukaan Festival Teluk Tomori, sebuah kegiatan wisata dan budaya akbar yang pertama kali dilaksanakan di daerah Tomori dan akan berlangsung hingga 27 Oktober 2014.

Wagub Sulteng H. Soedarto membuka festival yang diikuti ribuan warga tersebut dan dijadwalkan menyerahkan SK Gubernur soal perpanjangan masa jabatan Haris Renggah sebagai penjabat bupati setempat. (BK03)