Masyarakat Di Palu Masih Berharap Pilkada Langsung

Palu,  (antarasulteng.com) - Masyarakat Palu di Sulawesi Tengah masih berharap pemilihan kepada daerah (Pilkada) secara langsung ketimbang lewat DPRD.

"Pilkada langsung murni keterlibatan masyarakat," kata Suryono (53), salah seorang tokoh masyarakat di Palu, Selasa.

Ia mengatakan jika Pilkada dilakukan lewat DPRD, maka aspirasi politik masyarakat terbilang tidak bisa disalurkan secara murni.

Memang anggota DPRD dipilih oleh masyarakat. Legislatif merupakan wakil rakyat. "Tetapi otomatis jika anggota DPRD yang memilih, maka hak demokrasi rakyat terkebiri," katanya.

Hal senada juga disampaikan Arifin. Tokoh pemuda itu berharap Pilkada langsung. "Kalau pilkada langsung masyarakat menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan hati nuraninya," kata dia.

Karenanya, Arifin juga masih berharap Pilkada langsung dan bukan lewat DPRD.

Kota Palu pada 2015 akan melaksanakan proses pemilihan Wali Kota priode lima tahun ke depan (2015-2020). Masyarakat berharap besar Wali Kota dipilih langsung sehingga mereka yang terpilih benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat guna membawa Ibu Kota Provinsi Sulteng lebih maju dan berkembang dalam berbagai sektor pembangunan di daerah itu.

Sementara KPU Kota Palu menyatakan siap untuk melaksanakan pemilihan Wali Kota yang dijadwalkan berlangsung 2015.

"Kami pada prinsipnya siap melaksanakan pemilihan baik langsung maupun lewat perwakilan DPRD," kata komisioner Divisi Logistik dan Keuangan KPU Kota Palu Agusalim Wahid.

Ia mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan kepastian tentang pilkada apakah dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung (melalui DPRD).

Menurut dia, jika nantinya pilkada langsung, maka tahapan-tahapan pemilihan Wali Kota Palu yang dijadwalkan berlangsung pada 2015 sudah siap.

Semua tahapan pilkada sudah disiapkan dan tinggal menunggu kepastian apakah pilkada langsung atau lewat DPRD.

Jika pilkada langsung, kata Agusalim, tetap tahapan yang harus dilalui yaitu pemutakhiran data. Pemutakhiran data pemilih tetap akan dilakukan kembali.

KPU tidak mungkin hanya mengacu kepada data pemilih yang digunakan pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014. "Kita tetap akan melakukan kembali pemutakhiran data pemilih," ujarnya.

Agusalim juga menambahkan, jika memang masih Pilkada langsung, maka KPU Kota Palu pada Pilkada Wali Kota 2015 membutuhkan anggaran sekitar Rp16 miliar. (skd)