Gerindra Siap Kawal Pemerintahan Donggala

Palu,  (antarasulteng.com) - Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Donggala, Sulawesi Tengah, akan mengawal roda pemerintahan Donggala agar kebijakan pemerintah daerah setempat tetap sesuai koridor yang berlaku.

"Prinsipnya kami mendukung jika kebijakan bupati itu untuk kepentingan masyarakat, tetapi kalau melenceng maka kami juga tidak segan-segan mengeritik kebijakannya," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Donggala Asgaf di Palu, Rabu.

Hal itu dikemukakan Agaf dalam dialog publik `Mutasi Pejabat di Kabupaten Donggala` yang disiarkan langsung oleh radio swasta di Palu.

Asgaf mengatakan Gerindra memberi apresiasi positif terhadap dialog yang diinisiasi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Forum Pemimpin Redaksi bersama Gerakan Pemuda Ansor dan Pemuda Muhammadiyah tersebut.

Dia mengatakan dialog itu sebagai bagian dalam mengontrol kebijakan pemerintah daerah terkait kebijakan publik.

Asgaf mengatakan Gerindra sangat menyayangkan kinerja pemerintah Kabupaten Donggala karena beberapa indikator keberhasilan pembangunan sulit dicapai salah satunya kinerja keuangan.

"Sampai saat ini realisasi belanja daerah masih di bawah 50 persen," katanya.

Dia mengatakan beberapa kebijakan bupati lainnya seperti pengangkatan pejabat momentumnya kurang tepat sehingga berdampak pada realisasi anggaran.

Asgaf mengatakan memindahkan pejabat perlu penyesuaian terhadap tugas-tugas barunya, sementara realisasi anggaran mendesak dilakukan.

Dalam kasus di Donggala, kata dia, beberapa pejabat yang diganti membawa serta data-data penting dari kantor yang ia pimpin sebelumnya sehingga membuat pejabat baru sulit mengakses data yang dibutuhkan.

DPRD Donggala yang diketuai Partai Gerindra telah memanggil jajaran bupati terkait kinerja mereka yang anjlok.

Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sofyan Farid Lembah mengatakan dialog tersebut tidak bermaksud menghakimi Bupati Donggala bersama jajarannya namun mencarikan solusi atas berbagai problem yang dihadapi pemerintah.

Sofyan mengatakan Ombudsman juga sudah mengundang bupati, wakil bupati, sekretaris daerah namun tidak hadir.

Pemerintah Donggala hanya diwakili Kepala Badan Kepegawaian Donggala Sajaun bersama seorang pejabat kepegawaian Syaifullah Lagaga.

Sajaun mengatakan kebijakan bupati khususnya dalam rotasi pejabat eselon tidak melanggar aturan yang ada. (skd)