KMP Sulteng Tidak Ingin "sapu Bersih" Komisi

id dprd

KMP Sulteng Tidak Ingin "sapu Bersih" Komisi

Suasana rapat paripurna DPRD Kota Palu tentang pembentukkan Panitia Khusus Tata tertib anggota DPRD Kota Palu, di ruang paripurna DPRD Kota Palu, Selasa (30/9). (antarasulteng.com/Yuni)

Palu,  (antarasulteng.com) - Koalisi Merah Putih di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tidak akan menguasi seluruh jabatan pada alat kelengkapan DPRD setempat seperti halnya yang terjadi di DPR RI.

"Kita tidak ingin seperti di pusat (DPR RI), sapu bersih. Meskipun kekuatan kita bisa menguasai alat kelengkapan DPRD," kata Wakil Ketua Fraksi Amanat Sejahtera (gabungan PAN-PKS) Rusli Dg Pallabi di Palu, Kamis.

Dia mengatakan di DPRD Sulawesi Tengah jabatan pada alat kelengkapan DPRD akan disepakati secara musyawarah dan mufakat.

"Harus ada pembagian merata," katanya.

Rusli mengatakan kalkulasi blok politik di DPRD saat ini lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dikuasai koalisi merah putih yakni 26 kursi dari 45. Sementara Koalisi Indonesia Hebat hanya 19.

"Tapi kita ingin tetap musyawarah mufakat," katanya.

Rusli mencontohkan jika jabatan ketua komisi dipegang oleh partai dari Koalisi Merah Putih maka wakilnya boleh saja dari partai Koalisi Indonesia Hebat.

Dia mengatakan blok politik antara DPRD dan eksekutif sulit terjadi karena Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola adalah Ketua DPD Gerindra.

"Kalau kita blok-blokan di sini tidak etis secara politik. Gubernur orang kita juga. Tidak ada orang lain. Kepentingan kita sama yakni membangun daerah," katanya.

Mengenai siapa saja yang diprediksi memegang jabatan ketua komisi, Rusli tidak bersedia memberikan keterangan.

"Silahkan tanya langsung ke masing-masing ketua fraksinya," katanya.

Anggota Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB dan PPP) Nahrudin juga mengaku tidak tahu siapa saja yang akan ditempatkan sebagai ketua komisi.

"Yang saya tahu baru pembagian anggota komisi. Kami di Fraksi PKB empat orang, masing-masing satu komisi satu orang," katanya.

Belum terbentuknya alat kelengkapan DPRD provinsi karena hingga saat ini pimpinan DPRD belum dilantik. Pelantikan itu terhambat karena Menteri Dalam Negeri belum menandatangani surat keputusan pimpinan DPRD definitif.

Saat ini DPRD Sulteng masih dipimpin ketua dan wakil ketua sementara yakni Aminuddin Ponulele dari Partai Golkar dan Alimuddin Paada dari Gerindra. (skd)