Palu, (antarasulteng.com) - Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan
Sulawesi Tengah Asgar Djuhaepa mengatakan distribusi jabatan alat
kelengkapan DPRD sebaiknya dibagi secara proporsional.
"Tanpa ada perbedaan Koalisi Merah Putih atau Koalisi Indonesia Hebat," kata Asgar di Palu, Kamis.
Mantan Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah itu mengatakan dari
informasi yang dia peroleh, Ketua DPRD Sulawesi Tengah Aminuddin
Ponulele akan berkomitmen membagi komposisi jabatan ketua komisi maupun
alat kelengkapan dewan lainnya secara proporsional.
"Ini bagus karena tidak ada monopoli. Inilah bentuk musyawarah mufakat itu," katanya.
Asgar mengatakan Aminuddin Ponulele selaku tokoh senior di daerah
ini tidak ingin ada yang dirugikan walaupun Golkar memimpin DPRD dan
dominasi Koalisi Merah Putih.
Kekuatan politik di DPRD Sulawesi Tengah dari jumlah fraksi seimbang
antara Koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat yakni sama-sama
empat fraksi. Tetapi dari jumlah kursi, Koalisi Merah Putih lebih
unggul.
Adapun Koalisi Merah Putih adalah Golkar tujuh kursi, Gerindra enam
kursi, Demokrat dan PBB tujuh kursi serta PAN dan PKS enam kursi.
Sementara Koalisi Indonesia Hebat adalah PDIP enam kursi, PKB dan PPP empat kursi, Nasdem lima kursi dan Hanura empat kursi.
Asgar mengatakan model politik dewasa ini sudah jauh berbeda dari model politik orde baru.
Perioritas kerja politik kini kata Asgar adalah kesejahteraan rakyat meskipun pilihan politiknya macam-macam.
"Tidak seperti dulu, karena basis PPP atau PDI, misalnya, jalannya
tidak bagus, sementara basis Golkar jalannya bagus. Sekarang tidak
seperti itu lagi," katanya.
Dia mengatakan paling penting adalah kekompakan dewan apa yang diperioritaskan sehingga tidak lagi berdasarkan kelompok.
"Sebab begitu kita jadi anggota dewan, kita bukan lagi kerja untuk kelompok. Tapi mewakili semua," katanya.
Dia mengatakan hal ini akan diwujudkan Ketua DPRD Aminuddin Ponulele sehingga tidak ada fraksi yang dirugikan.
"Saya pernah merasakan itu waktu menjadi anggota DPRD," katanya. (skd)
PPP Berharap Komisi DPRD Sulteng Dibagi Proporsional
Ini bagus karena tidak ada monopoli. Inilah bentuk musyawarah mufakat itu