Palu, (antarasulteng.com) - Ketua Fraksi Golkar DPRD Donggala Moh Aswan M
Daali mengatakan pemanfaatan alokasi dana desa yang akan mengalami
kenaikan hingga 100 persen dari tahun sebelumnya harus dikawal secara
ketat sehingga manfaatnya dirasakan langsung masyarakat di desa.
"Kami di DPRD akan mengawasi ini, tetapi eksekutif harus memberikan
pendampingan sumber daya manusia di desa sehingga dana alokasi desa
tepat sasaran," katanya di Palu, Kamis.
Pada pembahasan RAPBD 2015, fraksi-fraksi di DPRD Donggala sepakat
menaikkan alokasi dana desa dari usulan dasar yang diajukan eksekutif.
Belanja bantuan keuangan kepada desa sebelumnya hanya diajukan Rp30,2 miliar, namun DPRD menaikkan menjadi Rp71 miliar,
Kenaikan rencana belanja diperkirakan setiap desa akan mendapat alokasi hingga Rp400 juta untuk 158 desa di 16 kecamatan.
Aswan mengatakan pembagiannya dilakukan secara proporsional
berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, maupun letak geografisnya.
Dia mengatakan bantuan alokasi dana desa tersebut diharapkan dapat
meretas kebutuhan di desa khususnya ketersediaan infrastruktur.
"Masalah jalan ke kantong produksi sudah bisa diatasi sendiri dengan
dana desa. Tidak perlu lagi menunggu program dari dinas terkait,"
katanya.
Tetapi kata Aswan, rencana penyusunan kegiatan di desa harus diberi
penguatan oleh eksekutif sehingga terarah dan tidak berpotensi
menimbulkan kerugian yang bisa berdampak pada tindak pidana korupsi.
Aswan mengatakan tingginya alokasi dana desa yang diberikan tahun
ini tidak saja berdampak untuk jangka panjang pembangunan infrastruktur
tetapi juga berdampak langsung dalam mendorong pendapatan masyarakat
karena kegiatan bisa dilakukan dalam bentuk padat karya.(skd)
Legislator Minta Dana Desa Dikawal Maksimal
Kami di DPRD akan mengawasi ini, tetapi eksekutif harus memberikan pendampingan sumber daya manusia di desa sehingga dana alokasi desa tepat sasaran