Palu, (antarasulteng.com) - DPRD Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi
Tengah akan mengevaluasi APBD 2015 yang ditetapkan pemerintah sebelum
DPRD di daerah itu terbentuk.
"Kita harus evaluasi kembali peruntukkan APBD Morowali Utara.
Makanya kita sekarang sedang konsultasi dengan Sekretaris Daerah
Provinsi di Palu," kata Ketua sementara DPRD Morowali Utara Syarifuddin
di Palu, Rabu.
Dia mengatakan Morowali Utara sebagai daerah otonom baru yang
dipimpin oleh penjabat bupati tidak menutup kemungkinan terdapat alokasi
anggaran yang bertentangan dengan tugas-tugas sebagai penjabat bupati.
Menurut Syarifuddin, tugas utama penjabat bupati bukan membangun
infrastruktur melainkan mempersiapkan organisasi perangkat daerah serta
tugas pokok dan fungsinya, memfasilitasi pengisian keanggotaan DPRD
hasil pemilu, memfasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati.
Selain itu, penjabat bupati juga membentuk sekretariat DPRD dan KPU
kabupaten dan mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten.
Masalahnya, kata Syarifuddin, penjabat bupati yang ditunjuk oleh
pemerintah provinsi sudah membangun infrastruktur yang belum mendesak
sementara tugas pokoknya belum sepenuhnya rampung.
"Gedung DPRD saja sampai sekarang belum rampung. Kita masih pakai aula di depan lapangan sepak bola," katanya.
Rencananya, DPRD yang beranggotakan 25 orang akan menyelesaikan pembenatukan alat kelengkapan DPRD pada 5 Januari 2015.
Saat ini, baru pimpinan DPRD sementara yang terbentuk dan sebagian
fraksi. Kemungkinan sebanyak lima fraksi akan terbentuk di DPRD itu.(skd)
DPRD Morowali Utara Akan Evaluasi Apbd 2015
Kita harus evaluasi kembali peruntukkan APBD Morowali Utara. Makanya kita sekarang sedang konsultasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi di Palu