Cabup Janji Selesaikan Sengkarut IUP Morowali Utara

Palu,  (antarasulteng.com) - Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Baharuddin HT mengatakan dirinya bisa menyelesaikan sengkarut izin usaha pertambangan (IUP) di Morowali Utara jika dipercayakan memimpin daerah itu melalui Pilkada 2015.

"Ya, dua tahun bisa selesai," katanya menjawab pertanyaan wartawan usai menyerahkan berkas pencalonan dirinya menjadi Bupati Morowali Utara di Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat.

Izin usaha pertambangan di Morowali dan Morowali Utara selama ini selalu menjadi sorotan media karena banyak izin yang tumpang tindih.

Selain itu dampak kerusakan lingkungan dan pencemaran limbah juga sering kali dilaporkan warga dan para aktivis lingkungan.

Baharuddin yang sebelumnya pernah ditunjuk menjabat Bupati Morowali Utara juga mengakui hal itu.

"Bahkan ada yang bilang lebih luas izin usaha pertambangan dibanding luasan daerah itu sendiri," katanya.

Dia mengatakan saat dirinya menjadi penjabat bupati, setidaknya terdapat delapan perusahaan yang ia tahan izin usahanya karena pengaduan masyarakat terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan.

"Ada perusahaan yang membuang limbahnya ke laut," katanya.

Baharuddin mengatakan dirinya akan kembali menertibkan izin usaha pertambangan sesuai aturan jika kelak dirinya dipercaya memimpin daerah hasil pemekaran Morowali itu.

Menurut dia, penertiban izin pertambangan saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi sehingga pemerintah kabupaten tinggal membantu proses percepatan penertiban izin tersebut.

Dia mengatakan Morowali yang kaya dengan pertambangan khususnya nikel perlu ditata secara baik sehingga tetap menjadi primadona pendapatan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan tidak mengabaikan lingkungan dan aturan hukum.

Sebelumnya Kepala Dinas Pertambangan Morowali Utara Mahmud Ibrahim juga mengatakan dirinya akan menertibkan izin pertambangan di daerahnya.

Hal itu ia kemukakan saat mendaftarkan dirinya menjadi calon bupati Morowali Utara di DPD Demokrat beberapa hari lalu.

Dia mengakui masih ada beberapa izin usaha yang perlu ditertibkan karena selain tumpang tindih juga adanya ancaman kerusakan lingkungan.(skd)