Palu, (antarasulteng.com) - Wakil Ketua Fraksi Nasional Demokrat DPRD Sulawesi Tengah Edmon Leonardo menilai PT Pembangunan Sulteng sebagai badan usaha milik daerah, seharusnya diberi wewenang dan tanggung jawab mengelola sumber daya alam secara profesional sehingga perusahaan tidak semata berharap pada suntikan modal dari APBD.
"Saya melihat pemerintah daerah tidak serius mendesain bisnis perusahaan daerah padahal kita memiliki banyak potensi daerah yang bisa dikelola, tetapi tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk daerah," kata Edmon di Palu, Senin.
Mantan aktivis mahasiswa dan lingkungan tersebut mengemukakan hal ini terkait usulan pemerintah daerah untuk memberikan suntikan modal kepada PT Pembangunan Sulteng sebesar Rp2,6 miliar pada 2015.
Menurut Edmon, salah satu potensi yang bisa dikelola adalah hasil renegosiasi pemerintah daerah dengan beberapa perusahaan pertambangan lalu hasil renegosiasi penciutan lahan tersebut diserahkan ke PT Pembangunan Sulteng untuk dikelola.
"Kenapa tidak diberdayakan. Harusnya hasil renegosiasi diberikan ke PT Pembangunan Sulteng," katanya.
Demikian halnya, kata Edmon, potensi tambang emas di Poboya yang saat ini sebagian telah dieksploitasi oleh pihak tertentu dengan menggunakan alat berat sementara hasilnya untuk daerah tidak jelas.
"Kita hanya obral sumber daya alam, tapi daerah tidak memiliki kedaulatan. Semua dimiliki orang lain. Padahal kita punya instrumen untuk itu," katanya.
Dia mengatakan BUMD di daerah lain sudah ekspansi bisnis pertambangan seperti BUMD di Sulawesi Selatan sudah menggandeng pihak ketiga membangun smelter.
"Saya tidak menyalahkan person yang membawa perusahaan ini, tetapi sistem. Kita perlu serius mengurus bisnis daerah yang berkedaulatan," katanya.
Dengan demikian, kata dia, ke depan PT Pembangunan Sulteng tidak lagi berharap suntikan modal dari APBD tetapi sebaliknya memberi kontribusi nyata dalam pendapatan daerah.
Edmon mengatakan meskipun dirinya mantan aktivis dan pernah dicap anti investasi, tetapi tidak serta merta semua ditolak.
"Kita bukan menolak investasi tetapi kita ingin daerah berdaulat. Sekarang ini uang tidak kita peroleh, juga kita tidak dapat kedaulatan," katanya. (skd)
Legislator: BUMD Harus Diberi Wewenang Kelola SDA
Ilustrasi--Aktivitas penambangan nikel milik PT. Vale Indonesia Tbk di perbukitan Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Minggu (5/2). Sorowako merupakan salah satu daerah penghasil Nikel di Sulsel. (FOTO ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang)
Kita bukan menolak investasi tetapi kita ingin daerah berdaulat. Sekarang ini uang tidak kita peroleh, juga kita tidak dapat kedaulatan
