Jakarta (antarasulteng.com) - Sekelompok anak muda pengguna jejaring sosial
(netizen) twitter yang tergabung dalam akun @temanahok, bergerilya turun
ke jalan demi menggalang dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama dalam kisruh dana APBD 2015.
"Berawal dari satu pikiran di sosial media twitter @temanahok, kami
membuat gerakan mendukung Ahok. Kita sepakat membuat petisi menyalurkan
aspirasi Jakarta untuk Ahok lewat tema Gue Ahok Lawan Aksi Begal APBD,"
kata Koordinator gerakan @temanahok Aditya Yogi Prabowo melalui
keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Aditya mengatakan pihaknya turun ke jalan melakukan aksi membuat
petisi di area Bunderan HI, Jakarta, dalam kesempatan hari bebas
kendaraan bermotor ("car free day"), Minggu.
Menurut Aditya, gerakan sukarelawan ini dibuat masif agar warga
Jakarta berani melawan mafia-mafia atau koruptor yang bercokol di kantor
dewan rakyat DKI Jakarta.
Dalam aksinya mereka membagikan topeng bergambar wajah Ahok kepada
warga Jakarta, dan surat petisi sebagai simbol bahwa Ahok tidak sendiri
dalam kisruh APBD.
"Jangan sampai Ahok takut dan dia mundur atau kena hak angket," kata Aditya.
Selain itu, @temanahok juga membentangkan "banner" sepanjang empat
meter di areal bundaran HI untuk mengajak warga Jakarta membubuhkan
tandatangan dukungan bagi Ahok dalam menjegal mafia APBD di DKI Jakarta.
Aditya menegaskan anggaran yang disebut sebagai "dana siluman APBD"
untuk pengadaan alat UPS (Uninterupted Power Supply) senilai Rp12,1
triliun itu harus diselamatkan.
"Gerakan @temanahok saat ini sudah beranggotakan 500 orang relawan.
Kami berpatungan untuk membuat topeng, banner dan surat petisi," jelas
dia.
Saat ini polemik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
dengan DPRD DKI Jakarta masih berlangsung. Polemik ini bermula dari
pengajuan anggaran APBD 2015 melalui e-budgeting yang dilayangkan Ahok
ke Kemendagri tanpa adanya tanda tangan persetujuan DPRD DKI Jakarta.
DPRD menilai pengajuan anggaran e-budgeting itu bak surat bodong.
DPRD DKI Jakarta kemudian menggunakan hak angket terkait keputusan Ahok
itu.
Ahok sendiri menekankan e-budgeting bisa diajukan tanpa tanda
tangan DPRD DKI Jakarta. Ahok juga menyatakan sengaja tidak meminta
persetujuan dana APBD ke DPRD DKI Jakarta, agar "dana siluman" pengadaan
alat UPS senilai Rp12,1 triliun yang telah dicoretnya tidak muncul
lagi. (skd)
Berita Terkait
Menteri BUMN hormati keputusan Ahok mundur dari Pertamina
Minggu, 4 Februari 2024 5:42 Wib
KPK jelaskan pemeriksaan Ahok soal awal kontrak pengadaan LNG
Rabu, 8 November 2023 11:11 Wib
Pertamina membangun resor hingga pusat penelitian di kawasan IKN
Selasa, 11 Juli 2023 14:17 Wib
Ahok sambangi Wali Kota Solo Gibran bahas penghijauan Kota Solo
Kamis, 8 April 2021 7:37 Wib
Menteri BUMN Erick minta Ahok bangun tim kuat agar Pertamina bertransformasi
Jumat, 18 September 2020 13:19 Wib
Pengamat apresiasi langkah Ahok kritisi internal Pertamina
Rabu, 16 September 2020 13:13 Wib
Polisi sebut tersangka kasus penghinaan Ahok berusaha hilangkan jejak
Jumat, 7 Agustus 2020 9:08 Wib
SKK Migas: keberanian dan ide Ahok dibutuhkan Pertamina
Selasa, 26 November 2019 18:22 Wib