Pemerintah Pusat Bangun Pasar Modern Di Donggala

id pasar

Pemerintah Pusat Bangun Pasar Modern Di Donggala

Ilustrasi--Pasar Modern (antaranews)

Palu,  (antarasulteng.com) - Pemerintah pusat akan membangun pasar modern di wilayah Donggala Utara, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dengan investasi sebesar Rp21,865 miliar melalui dana APBN Perubahan 2015.

Anggota Komisi III (Pembangunan) DPRD Sulawesi Tengah Muh Masykur di Palu, Senin, mengatakan anggaran tersebut akan diperuntukkan pembangunan tiga pasar yakni di Desa Sibayu, Kecamatan Balaesang, Desa Balukang Kecamatan Sojol dan satu di Labuan, Kecamatan Labuan.

"Peraturan Presiden terkait pembangunan pasar ini sudah diterbitkan," katanya.

Masykur mengatakan Pasar Modern Sibayu akan menelan anggaran Rp6 miliar, Pasar Balukang Rp6,5 miliar dan Pasar Labuan Rp7,5 miliar.

Selain itu, kata dia, pemerintah akan menambah pembangunan mushollah untuk tiga pasar tersebut sebesar Rp1,865 miliar.

"Salah satunya ini perjuangan anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah Ahmad Ali dari Nasdem yang juga ketua Kelompok Kerja Banggar DPR RI," katanya.

Dia mengatakan pembangunan pasar modern tersebut dimaksudkan sebagai penopang bergeraknya ekonomi rakyat di pedesaan. Transaksi jual beli aneka barang dan hasil produksi pertanian akan bergeliat.

Masykur mengajak seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama mengawasi pembangunan pasar tersebut sehingga hasil yang diharapkan bisa maksimal sehingga bisa berguna untuk jangka panjang.

"Mari kita pro aktif mengawasi pembangunan pasar itu. Jika dianggap perlu, kades bersama tokoh-tokoh masyarakat mesti menginisiasi pembentukan tim pengawas independen. Sehingga terbangun sinergitas denganpelaksana pembangunan," katanya.

Menurut Masykur alokasi APBN untuk Sulawesi Tengah pada 2015 naik signifikan sekitar 100 dibanding tahun anggaran sebelumnya.

Di bidang infrastruktur misalnya, Sulteng mendapat alokasi sekitar Rp750 miliar. Dana tersebut tersebar di Kota Palu, Sigi, Donggala, Poso, Morowali, Morowali Utara dan Buol, serta termasuk di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi.

"Itu pada bidang insfrastruktur. Bagaimana dengan bidang-bidang lainnya? Seperti pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi sudah tentu juga mendapat alokasi yang cukup besar," katanya. (skd)