Mamuju, (antarasulteng.com) - Gubernur Sulawesi Barat H. Anwar Adnan Saleh mengatakan persoalan sosial yang terjadi di daerahnya menjadi tanggungjawab bersama yang perlu diberikan perhatian secara serius.
"Sebetulnya masalah sosial yang terjadi di daerah kita, juga terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Meski demikian, bukan berarti pemerintah tutup mata terhadap persoalan ini akan tetapi membutuhkan proses agar masalah sosial itu bisa diminimalisir," kata Anwar Adnan Saleh saat menyampaikan arahannya saat menerima kunjungan resmi Komisi VIII DPR RI di Mamuju, Senin.
Menurutnya, daerah Sulawesi Barat saat ini telah menapaki usia ke 10 tahun setelah resmi menjadi Daerah Otonom Baru (DOB).
Selaku gubernur definitif pertama hingga memasuki jabatan di periode kedua, maka persoalan sosial di daerah ini telah ditekan, termasuk menekan angka kemiskinan, pengangguran dan persoalan ekonomi masyarakat.
"Pemberitaan yang dilansir media akhir-akhir ini terkait masalah sosial yang dihadapi bocah yang dipaksa mengasuh kedua orang tuanya karena sakit menjadi perhatian nasional, termasuk Komisi VIII DPR RI yang hendak bertandang ke Kabupaten Polewali Mandar. Kasus seperti ini juga banyak terjadi di kota besar, hanya saja kasus yang terjadi di Polman terekam kamera wartawan," jelas Anwar yang juga mantan anggota DPR RI.
Anwar menyampaikan, penghargaan dan terima kasih kepada wartawan karena memberitakan persoalan sosial yang dihadapi bocah berusia belasan tahun yang harus merawat kedua orang tuanya itu. Jika masih menemukan kasus serupa maka dianjurkan untuk diberitakan agar pemerintah mengetahuinya.
Salah satu upaya yang dilakukan dalam menangani persoalan sosial kata dia, dengan melakukan perbaikan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan dana baik yang bersumber melalui APBD maupun APBN.
"Kami patut berbangga karena kondisi pertumbuhan ekonomi Sulbar telah banyak mengalami kemajuan. Bahkan pada tahun 2011 silam, angka pertumbuhan ekonomi meningkat tajam dari angka 4 persen dan melompat menjadi 15,1 persen. Lompatan pertumbuhan ekonomi ini tertinggi di Indonesia," jelas Anwar.
Rombongan legislator ini dipimpin langsung Ketua Komisi VIII DPR RI, Didin Ishak, Wakil Ketua Hj Hanifa dari PKS, Drs Niang Mpd dari PDIP, Muhammad Nur, Purnama Sigit Partai Golkar, Endang Astuti dari Partai Golkar, Andi Ruskati Ali Baal dari Partai Gerindra, Dwi Astuti Wulandari asal Partai Golkar, Kuswiyanto dari PAN, Desi Ratnasari PAN, Khaerul Muna dari Partai Nasdem dan sejumlah rombongan lainnya.(skd)
