Gapensi Akan Perkuat Kemitraan Dengan Pemerintah

id gapensi

Gapensi Akan Perkuat Kemitraan Dengan Pemerintah

Ilustrasi (antara)

Dengan demikian tidak menimbulkan kesan ada monopoli proyek orang tertentu
Palu,  (antarasulteng.com) - Gabungan Pengusaha dan Konstruksi Sulawesi Tengah akan memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah agar tercipta distribusi proyek secara adil dan profesional kepada kontraktor.

"Dengan demikian tidak menimbulkan kesan ada monopoli proyek orang tertentu," kata Wakil Ketua DPD Gapensi Sulawesi Tengah Nur Rahmatu di Palu, Selasa, menanggapi rencana Musyawarah Kerja Daerah Gapensi pada 14-15 Mei 2015 di Palu.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong itu mengatakan Musyawarah Kerja Gapensi tersebut salah satunya mengusung agenda evaluasi dan perencanaan program masa akhir jabatan pengurus salah satunya terkait distribusi proyek kepada kontraktor.

"Pemerintah dan Gapensi harus membangun kemitraan dalam hal pembangunan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota Gapensi berdasarkan kompetensinya," katanya.

Dia mengatakan belakangan ini sejumlah kontraktor mengeluh karena ada anggapan yang mendapat kesempatan kerja proyek hanya orang-orang dekat dengan kekuasaan.

"Kadang-kadang syarat lelang hanya diberikan kepada orang tertentu sehingga tidak semua kontraktor yang berminat dapat syarat-syarat itu," katanya.

Nur Rahmatu mengatakan anggota Gapensi juga harus siap dengan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi pelaku usaha yang profesional.

"Tidak hanya menjadi pelaku usaha yang disuap tapi harus juga menyiapkan persyaratan dari sumber daya manusia, peralatan dan modal," katanya.

Menurut dia, Gapensi ingin pemerintah juga memberikan pembinaan kepada perbankan agar tidak terlalu menyulitkan kontraktor khususnya pada jaminan bank.

Dia mengatakan bank kerap kali memberikan syarat berat berupa 150 persen garansi bank dari nilai proyek.

"Harapan kita maksimum 125 persen. Tetapi ada bank bahkan sampai 200 persen," katanya.

Menurut dia, dari 900 lebih anggota Gapensi di Sulawesi Tengah sekitar 80 persen masuk dalam kategori usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Golongan besar tidak lebih dari 10 perusahaan," katanya.

Dia berharap berbagai masalah yang dihadapi anggota Gapensi akan dibicarakan bersama pemerintah dan perbankan pada Musyawarah Kerja Daerah Gapensi medio Mei 2015.(skd)