Menhub: Keputusan Kereta Cepat Tunggu Tim Seleksi

id jonan

Menhub: Keputusan Kereta Cepat Tunggu Tim Seleksi

Menhub Ignatius Jonan (antaranews)

Kita tunggu satu atau dua hari ini, Keppresnya akan turun, tunggu saja pengumuman tim seleksi
Jakarta (antarasulteng.com) - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan keputusan pemenang tender proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunggu tim seleksi yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. 

"Belum diadakan pembahasan, saya enggak tahu tanya Pak Darmin," kata Jonan saat ditemui usai Munas Badan Pembinaan Pensiunan Pegawai (BP3) di Kementerian Perhubungan Jakarta, Jumat. 

Jonan mengatakan rapat tim seleksi baru akan diadakan kemungkinan minggu depan untuk menentukan siapa yang akan menggarap megaproyek tersebut. 

"Saya sebagai anggota tim juga belum tahu kapan, mungkin minggu depan, tapi proposal sudah diserahkan," katanya. 

Dia mengatakan setelah ditentukan hasilnya, akan diserahkan kepada Presiden sebagai usulan untuk diputuskan. 

Jonan sebelumnya mengatakan Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Keppres pembentukan tim tersebut dalam waktu dekat dan masih bungkam terkait kecenderungan pemerintah kepada salah satu negara yang akan memenangkan tender megaproyek tersebut.

"Kita tunggu satu atau dua hari ini, Keppresnya akan turun, tunggu saja pengumuman tim seleksi," katanya.

Proyek kereta api cepat Indonesia yang diwacanakan sekelas Shinkansen dengan kecepatan 300 kilometer per jam akan melayani rute Jakarta-Bandung.

Namun, dalam dokumen studi kelayakan Jepang, terdapat wacana rute kereta cepat ini juga akan melayani konektivitas ke Cirebon, bahkan hingga Surabaya.

Untuk rute Jakarta-Bandung, kereta cepat akan memangkas waktu tempuh perjalanan dari dua hingga tiga jam menjadi sekitar 34 menit.

Jepang sudah terlebih dahulu melakukan studi kelayakan tahap pertama dan menyerahkan proposal kepada pemerintah. 

Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 6,2 miliar dolar AS.

Sedangkan, Tiongkok melakukan studi kelayakan setelah Jepang. Berdasarkan proposal, Tiongkok menawarkan proyek senilai 5,5 miliar dolar AS.