Raker Gubernur-Bupati Dorong Percepatan Realisasi APBD

Palu,  (antarasulteng.com) - Rapat kerja gubernur bersama bupati dan camat se Sulawesi Tengah mendorong percepatan realisasi belanja daerah mengingat saat ini sudah memasuki triwulan akhir 2015.

Kepala Biro Administrasi dan Pemerintahan Umum Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah Fahrudin Yambas di Palu, Kamis, mengatakan percepatan realiasi APBD tersebut ikut mendorong percepatan pembangunan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

"Seperti kita tahu bersama realisasi APBN kita masih rendah. Kondisi seperti itu tidak bisa terjadi di daerah. Kita harus mengejar realisasi belanja daerah itu jauh di atas realisasi belanja nasional," katanya.

Dia mengatakan realiasi APBD Sulawesi Tengah secara nasional berada diurutan ketiga karena jauh di atas realisasi belanja APBN.

"Ini yang harus kita dorong terus agar APBD itu dibelanjakan secara cepat dan tepat," katanya.

Rapat kerja gubernur yang berlangsung 7 Oktober 2015 tersebut dibagi dalam dua sesi besar yakni terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dan pengelolaan keuangan daerah.

Fahrudin mengatakan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola selaku wakil pemerintah pusat di daerah ingin agar realisasi belanja lebih dipercepat sehingga bisa berdampak positif terhadap pembangunan di daerah.

Rapat kerja tersebut juga menghadirkan para camat karena terkait dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan khususnya sejumlah bantuan yang dialokasikan untuk mendukung percepatan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.

"Kita tidak ingin para camat juga terjebak dalam pembelanjaan yang keliru sehingga perlu diberikan petunjuk teknis," katanya.

Realisasi belanja keuangan APBD pemerintah provinsi Sulawesi Tengah hingga akhir September telah mencapai telah mencapai Rp1,521 triliun dari rencana Rp3,014 triliun. Sementara realisasi fisik telah mencapai 52,61 persen.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Yanmart Nainggolan mengatakan berdasarkan hasil evaluasi APBD per 31 Juli 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri, Sulawesi Tengah berada pada urutan ke 16 dari 34 provinsi dan berada pada level di atas rata-rata nasional.