Jakarta (antarasulteng.com) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan proyeksi terburuk defisit anggaran 2015 bisa mencapai 2,7 persen terhadap PDB, bila penerimaan pajak tidak sesuai harapan.
"Itu 2,7 persen kalau worst case-nya," katanya di Jakarta, Jumat.
Menkeu mengatakan hal tersebut bisa terjadi dengan mempertimbangkan penerimaan pajak pada akhir tahun hanya mencapai kisaran 85 persen-87 persen atau jauh dari target dalam APBN-Perubahan Rp1.294 triliun.
Proyeksi penerimaan pajak tersebut telah mempertimbangkan shortfall dari pajak dan bea cukai yang maksimal mencapai Rp180 triliun, karena berbagai alasan, salah satunya akibat turunnya harga komoditas dunia.
Solusi yang disiapkan agar defisit anggaran tidak makin melebar adalah dengan menambah pembiayaan melalui penerbitan surat utang maupun menarik pinjaman dari lembaga multilateral yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
"Kita menambah pembiayaan, sesuai dengan defisit. (Pinjaman) ini belum ditarik semua, tapi pokoknya sudah ada tambahan sesuai kebutuhan," ujar Menkeu.
Sebelumnya, defisit anggaran diperkirakan hanya melebar 2,23 persen terhadap PDB, dari proyeksi awal dalam APBN-Perubahan 2015 sebesar 1,9 persen terhadap PDB.
Kerja sama dengan BIN
Sementara, untuk mengatasi masalah administrasi pajak yang ikut menjadi alasan rendahnya penerimaan pajak tahun ini, Kementerian Keuangan telah melakukan kerja sama dengan Badan Intelijen Negara terkait informasi data intelijen.
"Kita memanfaatkan informasi mereka. Misalkan ada hal yang tidak beres terkait pembayaran pajak, barangkali mereka bisa memberi informasi tambahan. Data tambahan itu kita pakai untuk membereskan urusan pajak," kata Menkeu.
Menkeu mengharapkan dengan adanya data intelijen untuk mengawal penerimaan pajak, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak makin meningkat dan target penerimaan perpajakan 2016 yang diproyeksikan sebesar Rp1.546 triliun bisa tercapai.
Berita Terkait
China jawab kekhawatiran Menkeu AS soal kelebihan suplai mobil listrik
Rabu, 10 April 2024 9:27 Wib
Sri Mulyani bahas inisiatif JFHTF dengan Uni Eropa
Jumat, 1 Maret 2024 11:17 Wib
Menkeu bertemu Presiden Bank Dunia guna bahas kerja sama
Jumat, 1 Maret 2024 7:37 Wib
Menkeu sampaikan kinerja positif APBN saat pertemuan dengan Australia
Jumat, 1 Maret 2024 7:34 Wib
Menteri Keuangan: APBN harus dikelola secara akuntabel
Rabu, 21 Februari 2024 11:17 Wib
Menkeu jelaskan soal blokir anggaran K/L Rp50 triliun
Rabu, 14 Februari 2024 19:06 Wib
Menkeu: Ekonomi RI mampu tumbuh baik di tengah proyeksi perlambatan
Rabu, 7 Februari 2024 16:30 Wib
Menkeu laporkan pelaksanaan APBN 2024 kepada Presiden
Jumat, 2 Februari 2024 15:55 Wib