Pembahasan RAPBD Palu 2017 Dipastikan Terlambat

Palu,  (antarasulteng.com) - Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palu Tahun 2017 dipastikan terlambat dibahas pemerintah kota dan DPRD karena pemkot belum juga memasukkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan.

Ketua DPRD Kota Palu M. Iqbal Andi Magga mengatakan di Palu, Jumat, RAPBD tidak bisa dibahas tanpa RPJMD karena RPJMD merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Eki, panggilan akrab Iqbal Andi Maga menyatakan bahwa RPJMD sangat substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebab menjadi pijakan dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah tersebut yang tafsirkan lewat program masing-masing SKPD.

Sayangnya, kata dia, sampai saat ini RPJMD belum juga dimasukkan oleh Pemkot Palu dan ini akan mengakibatkan lambatnya pembahasan RAPBD Kota Palu tahun 2017.

Dikatakannya, pembahasan kegiatan dan anggaran di masing-masing SKPD di kota tersebut harus disesuaikan dengan RPJMD yang telah disusun oleh Pemkot Palu kepada DPRD.

"Bagaimana bisa kita membahas RAPBD Tahun 2017 jika RPJMD belum kita ketahui. Sementara pemanfaatan anggaran di setiap SKPD harus berorientasi atau berdampak pada target capaian pembangunan yang tertera dalam RPJMD," sebutnya.

Parahnya lagi, kata dia, Wali Kota Palu Hidayat dan Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said belum memasukan visi dan misi setelah dilantik Gubernur Sulteng Longki Djanggola pada 17 Februari 2016.

Dirinya mengutarakan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu harus masuk ke dalam RPJMD Kota Palu selama pelaksanaan pembangunan daerah tersebut lima tahun kedepan, tanpa melalaikan RPJMD Provinsi Sulteng dan RPJMN.

"Ini agak sulit karena visi misi Wali Kota Palu dan Wakilnya belum disetor kepada DPRD, sementara RPJMD juga memuat visi dan misi wali kota dan wakilnya, yang kemudian akan dibahas dengan R-APBD Kota Palu," ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa Pemkot Palu harus cepat memasukan visi dan misi serta RPJMD bahkan harus serius melaksanakan pembangunan daerah, yaitu dengan menyusun RPJMD sesuai dengan kebutuhan daeh dan masyarakat.