Palu (antarasulteng.com) - Usaha di sektor kelautan dan perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memperhatikan faktor kelestarian lingkungan sesuai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
"Pengembangan kawasan konvervasi, juga menjadi pokok perhatian kita. Jangan sampai upaya menggenjot produksi, kita malah melupakan masalah lingkungan," kata Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Ekologi dan Sumber Daya Kelautan DR Ir Aryo Hanggono, DEA, saat membuka sinkronisasi usulan rencana kegiatan DKP se-Sulteng yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, awal pekan ini.
Menurut Aryo, dalam visi-misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pilar lainnya adalah kedaulatan dan kesejahtraan. Di luar tiga pilar itu, yang juga menjadi pokok perhatian adalah transparansi.
Menurut Aryo yang juga Sekretaris Dewan Kelautan nasional (Dekin) itu, fokus percepatan dalam dua tahun di antaranya pemberantasan illegal fishing, usaha perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan. Juga pascapanen yang dibarengi dengan jaringan pemasaran. Kemudian fokus lainnya, adalah pemberdayaan pulau-pulau kecil.
"Yang tidak kalah pentingnya, adalah pengembangan inovasi dan teknologi. Yang juga fokus percepatan dalam dua tahun ini, adalah swasembada garam," sebut Aryo.
Kepada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Aryo meminta untuk berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan PDB Perikanan dan perbaikan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Walaupun NTN telah di atas 100 persen, namun diharapkan persentase tersebut lebih ditingkatkan.
"Pada 2015 NTN 104,5 persen. Di tahun ini, evaluasi sementara kita sudah 105,0 persen. Tapi angka ini, diharapkan bisa lebih ditingkatkan lagi," katanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, DR Ir Hasanuddin Atjo, MP dalam sambutannya meminta kepada seluruh yang hadir, agar memanfaatkan kegiatan sebaik-baiknya.
"Kehadiran Staf Ahli juga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kementerian yang bisa kita jadikan basis dalam menyusun kebijakan nantinya. Apalagi sekarang alokasi dana Tugas Pembantuan sudah mulai dikurangi dan difokuskan ke Dana Alokasi Khusus (DAK)," katanya.
Ketua Panitia Budiyanto Elim Somba, MP, mengatakan bahwa tujuan kegiatan, sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan KP Tahun 2015, pemantapan pelaksanaan kegiatan pembangunan KP Tahun 2016 serta menghimpun usulan-usulan kegiatan pembangunan KP Tahun 2017.
Sasarannya adalah menciptakan kesamaan pandang serta keselarasan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta kota, mengenai prioritas kegiatan, rincian kegiatan, rencana alokasi anggaran dan rencana lokasi kegiatan di daerahnya masing-masing dalam lingkup Provinsi Sulawesi Tengah," katanya.
Kegiatan diikuti 50 peserta, yakni pejabat dari Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Bappeda Sulteng, Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Prov Sulteng, Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten dan Kota. stasiun Karantina Ikan Mutiara Palu, dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng serta dari kalangan perbankan.
Berita Terkait
Pemprov Sulteng serahkan SK pengangkatan kepada 559 PPPK
Jumat, 29 Maret 2024 18:36 Wib
Indosat kampanyekan berkah Ramadhan, gerakan sosial dan pemberdayaan ekonomi
Jumat, 29 Maret 2024 11:45 Wib
Investor pasar modal Sulteng didominasi saham dan milenial
Kamis, 28 Maret 2024 23:38 Wib
Mantan Kadis PU nyatakan diri siap maju di Pilkada Kota Palu
Kamis, 28 Maret 2024 23:28 Wib
Pertumbuhan investor pasar modal di Sulteng
Kamis, 28 Maret 2024 21:41 Wib
Dinas Kesehatan Kota Palu gencarkan pencegahan DBD tekan penularan
Kamis, 28 Maret 2024 19:30 Wib
OJK: Belum ada aduan terkait pinjaman "online" di Sulteng
Kamis, 28 Maret 2024 14:59 Wib
Sigi pastikan transparansi pengelolaan keuangan daerah
Kamis, 28 Maret 2024 13:57 Wib