DPRD: Tapal Batas Sulteng-Sulbar Belum Tuntas

Palu,  (antarasulteng.com) - Angota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muh Masykur mengatakan permasalahan tapal batas antara Provinsi Sulteng dan Sulawesi Barat (Sulbar), hingga hari ini belum tuntas.

"Masyarakat di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala mengeluhkan kepada kami sebagai perwakilan mereka di DPRD," katanya di Palu, Minggu.

Salah seorang warga di Rio Pakava, Samsul, kata Masykur mengeluhkan permasalahan kawasan masih menjadi masalah utama di daerah itu. Salah satunya adalah persoalan tapal batas antara Sulteng dan Sulbar, khususnya di wilayah Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala dengan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara.

"Hingga kini, persoalan itu tak kunjung dituntaskan, malah kian meruncing, tepatnya di tiga desa di Kecamatan Rio Pakava, yakni Desa Ambulawa, Bonemawara dan Ngovi," ungkapnya.

Menurut Masykur, sejak tiga tahun terakhir ini, kurang lebih ratusan hektare wilayah di Kecamatan Rio Pakava yang dicaplok Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Utara, Provinsi Sulbar. Sekitar 30 hektare tanah di Desa Bonemarawa di antaranya sudah dijadikan areal persawahan.

"Tanda batas yang dulunya sudah dipasang aparat TNI di jembatan kebun PT Lestari Tanah Teladan (LTT), sekarang sudah digeser dengan menggunakan alat berat," ujarnya mengutip pernyataan Samsul.

Menurut Masykur, saat pengukuran batas wilayah, tidak dilakukan secara menyeluruh karena pada waktu itu sedang dalam kondisi lagi banjir.

"Sehingga mereka hanya menarik titik dan pasang tanda batas antar ujung," jelasnya.

Menurut dia, jika Pemprov Sulteng terus melakukan pembiaran, maka cepat atau lambat konflik akan pecah.

"Kondisi ini ibarat api dalam sekam. Kenapa Pemda harus merespon cepat menuntaskan persoalan ini, karena ini menyangkut eksistensi wilayah Sulteng dan hak-hak keperdataan warganya," katanya.

Sebab, ada banyak jiwa yang menggantungkan hidup di wilayah itu.

"Masa wilayah kita sudah dicaplok lantas Pemda malah menutup mata. Saya kira ini yang tidak kita harapkan. Tanda batas yang dibuat oleh aparat TNI tidak ampuh menjadi alat permanen," ucap Masykur.