Jakarta, (antarasulteng.com) - Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) membahas pungutan liar dan Pemilihan Kepala Daerah.
"Saya pada hari ini hanya berbicara dua hal, pertama berkaitan dengan pungutan liar (pungli), kedua berkaitan dengan Pilkada," kata Presiden saat membuka Rapat Koordinasi dengan para Pangdam dan Kapolda di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Dalam rapat koordinasi ini, Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla serta beberapa menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selanjutnya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnivian.
Rapat koordinasi ini dihadiri para Pangdam dan Kapolda dari 34 provinsi untuk mendengarkan pengarahan Presiden Jokowi tentang langkah-langkah tegas pemerintah memberantas pungutan liar dan menghadapi Pilkada.
