Partai Pengusung Minta Pengganti Wagub Dari Partai

Palu,  (antarasulteng.com) - Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Suprapto Dg Situru mengatakan pengganti almarhum Wakil Gubernur Sudarto sebaiknya dipilih dari kalangan partai politik, walaupun gubernur memiliki hak untuk menentukan pasangannya.

"Kalau PAN berharap sebaiknya pengganti Pak Sudarto itu dari partai pengusung walaupun sudah ada wacana dari gubernur rencana mengambil orang luar di luar partai pengusung," kata Suprapto di Palu, Senin malam, menanggapi wacana pengganti wakil gubernur karena meninggal dunia.

Pasangan Gubernur Longki Djanggola dan Wakil Gubernur Sudarto diusung oleh empat partai, yakni Gerindra, PKB, PAN dan PBB pada pilkada serentak 2015. Namun baru setahun berjalan Sudarto meninggal dunia.

Menurut Suprapto, gubernur memang memiliki hak untuk memilih dan partai pengusung menghargai itu. Namun sebagai partai pengusung juga memiliki usul yang perlu dipertimbangkan.

Selain itu, sebisa mungkin wakil gubernur mewakili wilayah Sulawesi Tengah bagian timur seperti hal Sudarto mewakili kekuatan politik dari wilayah timur.

"Karena tidak bisa dipungkiri lahirnya pasangan Longki/Sudarto lahir dari rahim wilayah tengah dan timur. Harus dihargai karena orang dari sana (wilayah timur) nanti kecewa," katanya.

Terkait nama, Suprapto tidak menyebut nama. "Siapapun orangnya tidak masalah yang penting dari partai politik dan mewakili Sulawesi Tengah bagian timur," katanya.

Suprapto mengatakan, Gubernur Longki Djanggola tidak perlu terlalu lama menunggu karena Longki mengakui sulit menjalankan pemerintahan jika tidak ada wakil gubernur yang mendampingi.

"Kenapa harus lama-lama. Kalau itu demi untuk kinerja pemerintahan dan rakyat. Segera kita bicarakan di internal koalisi," katanya.

Hal yang sama juga dikemukakan Sekretaris DPW PKB Provinsi Sulawesi Tengah Rahmawati M Nur. Dia mengatakan, sebaiknya wakil gubernur dipilih dari partai pengusung.

Rahmawati mengatakan dirinya bersama pengurus DPW lainnya sudah bertemu dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar beberapa hari lalu.

"Muhaimin mengusulkan kalau bisa calon pengganti diambil dari partai pengusung," katanya.

Menurut Rahmawati, PKB menghormati hak gubernur, namun usul partai pengusung juga tidak serta merta dikesampingkan.

Dia mengatakan, PKB belum pernah membicarakan secara resmi kepada partai pengusung terkait pengganti wakil gubernur tersebut, namun sudah penting dibicarakan mengingat tahapan pemberhentian oleh DPRD sudah dilakukan melalui paripurna DPRD Provinsi.