Gubernur: Koreksi Anggaran Perjalan Dinas

id longki

Gubernur: Koreksi Anggaran Perjalan Dinas

Drs. Longki Djanggola, MSi (fb)

Palu,  (antarasulteng.com) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola memerintahkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Bappeda untuk mengoreksi anggaran setiap SKPD yang tidak sesuai dan mengalihkan ke tempat lain yang lebih berpihak kepada rakyat.

"Saya minta evaluasai APBD 2017, seperti tingginya biaya perjalanan dinas. Kepala BPKAD dan Bappeda saya minta mengoreksi anggaran SKPD yang tidak sesuai dan mengalihkannya ke belanja modal," katanya saat memimpin rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) 2016.

Seperti dikutip Humas Pemprov Sulteng dalam rilis yang diterima Kamis, gubernur mengatakan, belanja modal yang ia maksud bukan untuk membeli komputer dan laptop atau kendaraan operasional, tetapi belanja modal yang bermanfaat untuk publik.

Gubernur berharap kepada seluruh Kepala SKPD agar dapat mengalokasikan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada rakyat.

Sekretaris Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Yanmart Nainggolan menyebutkan realisasi angaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 mencapai 94,9 persen dari target 97 persen.

Menurut dia, dari total APBD sebesar Rp3,353 triliun, yang direalisasikan hanya sebesar Rp3,182 triliun dengan deviasi sebesar 2,1 persen dari target yang ditetapkan.

Realisasi APBD tersebut terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp1,550 triliun dari pagu sebesar Rp1,621 triliun atau sebesar 95,6 persen, belanja langsung sebesar Rp1,632 triliun dari pagu sebesar Rp1,731 triliun lebih atau 94,24 persen dan realisasi fisik terealisasi 98,39 persen dari target 100 persen.

"Meskipun sama-sama tidak mencapai 100 persen, namun realisasi APBD tahun 2016 tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 94,43 persen," kata Yanmart.

Ia menambahkan, pada APBD 2016 tersebut, penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhambat oleh realisasi dari pemerintah pusat sehingga berdampak pada pembayaran pekerjaan fisik yang sudah 100 persen di beberapa SKPD, seperti Dinas ESDM, Dinas Kesehatan, Diskanlut, RSUD Undata, RS Madani, dengan total Rp22,133 miliar lebih.

Ia juga menyampaikan komposisi target realisasi APBD 2017, masing-masing Triwulan (TW) I sebesar 15 persen, TW II 27 persen, TW III 27 persen dan TW IV 31 persen. Komposisi itu dapat menjadi pedoman seluruh SKPD dalam pelaksanaan anggaran.

Terkait itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola berharap kepada seluruh SKPD agar meningkatkan kinerjanya pada tahun 2017 ini.