Palu (antarasulteng.com) - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahudin mengatakan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Morowali yang berlangsung 13 Maret 2013 patut diinvestigasi karena dasar mekanisme hukum penganggaran PSU tersebut tidak jelas.
"Dari mana anggarannya tidak jelas. Tidak jelas kepastian hukumnya. Nomenklatur-nya tidak jelas," kata Said saat menjadi pembicara dalam dialog terbuka tentang "Memotret PSU Morowali, Demokrasi atau Konspirasi" di Palu, Selasa.
Dia mengatakan dirinya sudah meminta beberapa sumber atas kepastian hukum anggaran yang digunakan untuk membiayai PSU tersebut juga belum ditemukan sumber hukumnya.
"Siapa yang menggelontorkan, berapa, dari mana sumbernya, ini yang tidak jelas," katanya.
Said mengatakan penganggaran tersebut penting untuk diinvestigasi agar jelas pertanggungjawabannya kepada publik.
"Mungkin ada dasarnya, tetapi saya coba kumpul sumber tidak ketemu. Keamanan dapat sekian, itu tidak tahu dari mana," katanya.
Said mengatakan panitia pengguna anggaran PSU tersebut juga perlu diketahui, sebab tidak menutup kemungkinan sekretariat KPU Sulawesi Tengah juga ikut mengatur anggaran padahal itu bukan wewenangnya.
"KPU provinsi yang diberikan amanah dalam PSU Morowali bukan berarti wewenang KPU provinsi yang digunakan di Morowali, tetapi wewenang KPU kabupaten. Sekretaris KPU provinsi hanya sebagai supervisi," katanya.
PSU Morowali yang berlangsung 13 Maret lalu ditaksir menelan anggaran sebesar Rp7,34 miliar untuk KPU, Rp4 miliar untuk panitia pengawas dan Rp3,5 miliar untuk pengamanan.
Sementara penetapan PSU dilaksanakan setelah APBD 2013 Morowali ditetapkan DPRD setempat sehingga tidak ada alokasi anggaran untuk itu.
Penjabat Bupati Morowali Baharuddin Tanriwali mengatakan karena pentingnya PSU tersebut untuk kelanjutan pemerintahan dan pembangunan, maka pemerintah daerah berusaha mencarikan anggarannya.
"Salah satu caranya adalah rasionalisasi anggaran. Kita terpaksa `mencubit` anggaran dari setiap pos program dan kegiatan di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," kata Baharuddin.
Ia mengatakan bahwa setiap pos anggaran "dicubit" rata-rata tiga persen untuk membiayai PSU sehingga harus diakui bahwa akan terjadi pengurangan kegiatan yang terkait dengan pembangunan, pelayanan masyarakat dan kegiatan pegawai negeri/pejabat.***
Sigma : Anggaran PSU Morowali Perlu Diinvestigasi
Penjabat Bupati Morowali Baharuddin Tanriwali (tengah) didampingi Ketua KPU Sulteng Adam Malik (kanan) dan pejabat dari Panwas, Polri dan Kodim, saat mengunjungi sebuah TPS di Bungku, Rabu. (13/3)(ANTARANews/Yusrin L Bana)
"Siapa yang menggelontorkan, berapa, dari mana sumbernya, ini yang tidak jelas," katanya.
